Pemenuhan Hak atas Akses Informasi Lingkungan Hidup dan Partisipasi Publik terhadap Pencemaran Udara DKI Jakarta

Pencemaran udara merupakan masuk atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lainnya ke dalam ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu ambien. di wilayah DKI Jakarta membawa sekelompok masyarakat melakukan partisipasi publik melalui gugatan warga negara (citizen law suit) atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah, salah satunya terkait hak akses informasi terhadap inventarisasi emisi/udara. Tulisan ini menggunakan analisis normatif dan yuridis bertujuan mengetahui pemenuhan lingkungan hidup implikasinya Putusan No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst. Hasil tulisan menunjukkan bahwa Gubernur berdasarkan 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst., terbukti lalai memberikan hasil emisi daerah, sedangkan telah menuntut udara.